Anik Maslachah Berhasil Yakinkan Kementan untuk Menambah Pupuk Bersubsidi di Jatim

By Kontributor 11 Feb 2020, 18:14:04 WIBPemerintahan

Anik Maslachah Berhasil Yakinkan Kementan untuk Menambah Pupuk Bersubsidi di Jatim

Keterangan Gambar : penyerahan cinderamata usai rapat koordinasi bersama Kementan dan DPRD Jawa Timur


matahationline.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mendampingi Komisi B DPRD Jawa Timur mendatangi Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (11/2/2020) untuk mengklarifikasi pengurangan jumlah pupuk bersubsidi di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai angka 55%. Dari hasil diskusi bersama dengan Plt Direktur Pupuk dan Pestisisida Kementan Rahmanto, ada wacana penambahan pupuk bersubsidi di Jawa Timur yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk.

Anik mengatakan bahwa akan ada diskresi  10 persen dari total pupuk bersubsidi 7,94 juta ton untuk bisa digeser ke wilayah-wilayah yang kekurangan pupuk, termasuk diataranya adalah Jawa Timur. Alokasi tersebut bukanlah keputusan paten, namun bisa berubah yang disesuaikan dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Tani di setiap kabupaten daerah. Karena bisa menggunakan skema wilayah (provinsi) lain yang kelebihan pupuk bisa dialihkan ke wilayah yang kekurangan pupuk.

“Sebab itu butuh kecepatan kerja karena alokasi itu berdasarkan e-RDKK tani. Karena jika terlambat akan berimplikasi pada alokasi anggaran pupuk dari Kemenkeu yang terkurangi,” ungkap politisi PKB Jawa Timur itu.

Ia kemudian menjalaskan bahwa e-RDKK menjadi basis data Kementan untuk menentukan jumlah kebutuhan pupuk di setiap provinsi, kabupaten kota. Karena nantinya dari data e-RDKK tersebut akan dibuat kartu tani untuk para petani agar bisa membeli pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut akan dimplementasikan mulai tahun 2020.

Anik menjelaskan bahwa data petani di e-RDKK dan yang akan mendapatkan kartu petani adalah petani yang luas lahannya di bawah 2 hektar. Data petani tersebut di dapat dari desa melalui kelompok tani yang kemudian diserahkan ke kecamatan dan kabupatan/kota untuk di imput di e-RDKK.

“Yang menjadi tragis adalah pemerintah provinsi tidak bisa membuka akses data tersebut karena akses yang terbatas. Padahal ada kebijakan data e-RDKK terakhir adalah bulan Desember 2019,” katanya.

Terjadinya pengurangan anggaran pupuk bersubdisi dari hasil hearing adalah karana adanya temuan Kemenkeu dari BPK bahwa jumlah distribusi pupuk setiap tahunnya tidak sesuai dengan luas lahan dan jumlah petani yang ada. Sehingga realiasasi pupuk bersubdisi nasional berkurang, dari 8,4 juta ton menjadi 7,9 juta ton.

Namun, pengurangan jumlah distribusi pupuk tersebut harusnya adil disetiap daerah utamanya antara Jawa dan luar Jawa sebagai wilayah produsen beras. di Jawa saja kata Anik, pengurangan pupuk bersubsidi tidak sama, Jawa Timur sebanyak 55%, Jawa Tengah hanya berkurang 24 persen dan Jawa Barat 45 persen. “Sedangkan luar Jawa  kurangnya hanya kecil-kecil prosentasenya. Padahal stok  pangan nasional itu dari jawa, malah justru dikurangi lebih banyak, ini tidak adil,” jelas Anik.

Anik sempat curiga terjadinya pengurangan pupuk bersubsidi karena data petani yang masuk di e-RDKK sedikit dan tidak masuk. Namun ternyata kecurigaan tersebut salah karena data e-RDKK Jawa Timur per-Desember 2019 sebanyak 2,9 juta petani dari data e-RDKK sampai 2020 sebanyak 4,9 juta. Data tesebut  bahkan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Kebutuhan pupuk bersubsidi Jatim yang tercover 1,3 juta ton dan masih kurang sekitar 3.5 juta ton pupuk bersubsidi dari total kebutuhan 4,9 juta ton.

“Ya mudah-mudahan janji Kementan untuk menggeser dan menambah kebutuhan pupuk bersubsidi di Jawa Timur dapat terwujud dan produksi beras nasional tetap terjaga,” pungkasnya.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment