Dana Operasional Belum Cair, Fraksi PKB Jatim Minta Gubernur Perhatikan KIPD dan KPID

By fandra 06 Mei 2017, 21:28:13 WIBDaerah

Dana Operasional Belum Cair, Fraksi PKB Jatim Minta Gubernur Perhatikan KIPD dan KPID

Keterangan Gambar : Miftahul Ulum (Cak Ulum), Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim yang Berasal dari Fraksi PKB


Surabaya, matahationline.com Fraksi PKB DPRD Jatim meminta Gubernur Jatim Soekarwo untuk memperhatikan fungsi Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Jawa Timur yang selama ini masih terabaikan. Hal tersebut mengemuka dalam pendapat akhir Fraksi PKB DPRD Jatim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim tahun anggaran 2016, di forum Rapat Paripurna DPRD Jatim (5/5/2017). Desakan kepada Gubernur untuk tidak meminggirkan peran KPID dan KIPD Jatim menjadi salah satu poin rekomendasi yang diserahkan Fraksi PKB kepada Gubernur Jatim.  

Menurut anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Miftahul Ulum, rekomendasi tersebut muncul, salah satunya disebabkan belum cairnya anggaran operasional untuk kedua lembaga tersebut. Sehingga selama lima bulan terakhir kedua komisi tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Bahkan gaji dan tunjangan bulanan yang menjadi hak para komisionernya juga belum dicairkan. “Ini tidak masuk akal. Meskipun alokasi anggaran untuk KPID dan KIPD itu jumlahnya diturunkan dibanding tahun 2016,  di APBD 2017 tetap tercantum dana operasional untuk keduanya. Karena itu, kenapa kok sampai sekarang belum cair?,” jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim tersebut.

Menurut pria yang akrab dipanggil Cak Ulum tersebut, KPID dan KIPD merupakan lembaga yang didirikan atas perintah Undang-Undang, yakni UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Di mana dalam salah satu klausulnya mengatakan bahwa penganggaran kedua lembaga itu dibebankan kepada APBD Provinsi. “Apalagi dalam PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, justru mempertegas kepastian penganggaran terhadap KPID dan KIPD bersumber dari APBD Provinsi,” ujar legislator dari dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu.

Dengan kata lain, jika Pemprov Jatim tidak kunjung mencairkan anggaran KPID dan KIPD Jatim, dapat dikatakan Pemprov Jatim tidak mematuhi perintah Undang-Undang.

Karena itu, bagi Cak Ulum, tersendatnya pencairan anggaran operasional kedua lembaga tersebut mengakibatkan terhambatnya kinerja organisasi dan terhambatnya pula pelayanan kepada masyarakat. “Kalau ada masyarakat yang ingin mengadukan content penyaiaran tertentu yang dianggap melanggar, atau kalau publik ingin dapat kebebasan kebebasan informasi publik, tempat untuk dijadikan pengaduan seperti tidak ada. Karena praktis, sejak awal tahun ini, dua lembaga itu tidak berfungsi optimal,” tambahnya.

Maka, Fraksi PKB merekomendasikan agar kedua komisi tersebut diperhatikan eksistensi, peran dan fungsinya oleh Gubernur. Termasuk usulan agar status kelembagaan keduanya dialihkan menjadi UPTD di bawah Dinas Kominfo sebagaimana sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung. “Tujuannya untuk mempercepat rentang kendali adminsitrasi penganggaran dan pengawasannya. Sehingga tidak terjadi peristiwa seperti ini lagi di masa mendatang,” pungkasnya [fc]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 2 Komentar untuk Berita Ini

  1. writing help 09 Sep 2017, 14:29:46 WIB

    We have years of experience of providing essay help & best essay writing service UK, our essay writers have graduated from the leading universities of the town.

    business writing service 25 Jun 2018, 11:54:01 WIB

    We bear years over trip concerning providing dissertation help & best treatise literature employ UK, our dissertation writers bear graduated from the conduct universities of the town.

View all comments

Write a comment