Fraksi PKB Jatim Usulkan Raperda Pondok Pesantren

By Kontributor 10 Okt 2019, 18:42:55 WIBPolitik

Fraksi PKB Jatim Usulkan Raperda Pondok Pesantren

Keterangan Gambar : Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah.


Surabaya, matahationline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur mengusulkan terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren. Raperda tersebut sebagai respon atau tindak lanjut dari disahkannya UU Pesantren beberapa waktu yang lalu melalui sidang paripurna DPR RI.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk merevitalisasi nilai-nilai dan spirit perjuangan pondok pesantren. Langkah pertama yang akan dilakukan Fraksi PKB adalah dengan mengusulkan rancangan perda tentang Pondok Pesantren. “Setelah UU Pesantren disahkan, Fraksi PKB Jatim merasa memiliki keharusan untuk mem-breakdown UU itu dalam bentuk perda,” katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama untuk pesantren di Jawa Timur yang sudah teregistrasi sebanyak 4.443 lembaga dengan total santri baik yang bermukim dan tidak bermukim berjumlah 549.828 orang.

Jumlah yang besar itu, pesantren juga telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban bangsa Indonesia. Dimana pesantren telah mengawali proses belajar mengajar di negeri ini sebelum adanya sekolah formal. Selain dari faktor sejarah, pesantren hingga kini yang jumlahnya ribuan itu juga memberikan sumbangsih terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan pesantren tidak hanya dalam bidang kognisi ilmu pengetahuan, namun juga pendidikan karakter yang menjadi salah satu ciri khas pendidikan pesantren. 

Sebab itulah, kata Anik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk memback-up penuh pondok pesantren, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasaran pendidikan pesantren.

 Raperda pondok pesantren akan menjadi landasan pemprov dalam membuat kebijakan pro terhadapan pesantren.

“Jadi harapannya, tidak hanya pemerintah pusat yang memberikan perhatian terhadap pesantren, namun juga pemerintah provinsi,” ujarnya.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment