Pemikiran Cak Imin Tentang Budaya Politik Aswaja

By Kontributor 08 Agu 2018, 16:22:49 WIBTokoh

Pemikiran Cak Imin Tentang Budaya Politik Aswaja

Keterangan Gambar : Ketua DPP PKB, A. Muhaimin Iskandar


matahationline.com - Setiap golongan atau kelompok masyarakat (juga partai politik) memiliki budaya politik yang berbeda-beda yang didasarkan pada ideologi yang dijalankan dalam kelompok atau golongan tersebut. A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam bukunya “Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia” menjabarkan tentang budaya politik Ahlus-Sunnah wal Jama'ah (Aswaja). Dalam ulasannya, budaya politik aswaja di kalangan Nahdlatul Umala (NU) menggabungkan tiga dimensi dan perspektif sekaligus, yaitu dimensi teologi atau spiritual, dimensi akhlaq atau tasawwuf dan dimensi hukum atau fiqih. Ketiga dimensi tersebut diposisikan saling menunjang dan melengkapi, bukan terpisah atau saling berhadapan. Ketiga pandangan inilah yang membentuk kultur atau budaya di kalangan kaum asawaja.

Dimensi teologi atau spiritual berfungsi untuk mentrandensikan politik duniawi menjadi spirit perjuangan yang berorientasi masa depan. Cara pandang politik pun bisa melampaui hal-hal yang bersifat simbolik, material dan tujuan-tujuan jangka pendek. Dan hal yang terpenting  adalah kepentingan yang lebih besar seperti kepentingan nasional selalu menjadi pertaruhan utama.

Pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin, 8-12 Juli 1935 misalnya, NU memutuskan bahwa wilayah Hindia-Belanda dibawah kekuasaan penjajahan Belanda adalah “wilayah islam” atau “negeri islam”, tetapi bukan negara islam. Negeri Islam adalah sebuah wilayah dimana kebebasan umat islam untuk menjalankan ajaran agamanya dijamin oleh negara. Sedangkan negara islam adalah negara yang berdasarkan pada ideologi islam secara formal dan dipimpin oleh seorang penguasa muslim.

Dengan status Hindia-Belanda berstatus sebagai ‘negeri islam’, maka ada proses teologisasi dan spiritualisasi dalam politik para kiai NU, sehingga politik yang dilakankan kiai selalu manifestasi dari kemampuannya untuk menentukan pilihan antara hal-hal yang esensial agama dari hal-hal yang dianggap bukan persoalan utama, atau antara nilai dan strategi.

Sedangkan dimensi akhlaq atau tasawwuf dikembangkan untuk membangun suatu kultur politik yang berbasis pada nilai dan kesantunan dan kebijaksanaan. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, bahwa Nabi Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlaq. Maka politik tanpa etika hanya akan menjadi praktik kaum hedonis dan prakmatis yang kehadirannya di dunia politik hanya untuk mencari status (jabatan) dan menumpuk kekayaan.

Sementara dimensi hukum atau fiqih dikembangkan untuk menopang proses pelembagaan politik, sehingga praktik-praktik politik bisa berjalan akumulatif menuju terbentuknya sistem yang kokoh. Politik yang mengabaikan aturan main hanya akan menciptakan situasi chaotic atau faudla, dimana dalam situasi demikian, keadilan dan tujuan politik tidak mungkin direalisasikan.

Ketiga dimensi diatas merupakan satu kesatuan tidak bisa dikedepankan salah satu aspeknya saja. Politik yang terlalu mengedepankan dimensi teologis  atau spiritualitas hanya akan berupa wacana atau jargon-jargon yang sulit diukur keberhasilannya. Politik yang terlalu mengedepankan hukum cenderung kaku dan mau menang sendiri. Sementara politik yang hanya mengedepankan dimensi moral akan menciptakan ‘jarak permanen’ antara nilai-nilai dan kenyataan politik. Seperti menonton pertandingan dari pinggir lapangan,  terus berteriak, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan teradap permainan itu sendiri.

Secara lebih konkret budaya politik aswaja teresebut bisa dilihat dari keteladanan sikap dan tingkah tiga sosok yang sangat besar pengaruhnya dalam politik bangsa ataupun perjalanan NU itu sendiri. Ketiga kiai itu adalah KH M Hasyim Asy’ari, KH A. Wahab Chasbullah dan KH Bisri Syansuri.  KH Hasyim adalah sosok kiai yang mampu memberikan makna pada politik yang kelihatannya bersifat duniawi  dalam spirit teologis. Kiai Hasyim yang memperlopori keluarnya fatwa negara Hindia Belanda adalah wilayah islam dan status NKRI yang diproklamirkan  Soekarno-Hatta adalah syah menurut pandangan islam. Karena itu mempertahankan kemerdekaan bukan saja bagian daro kewajiban masyarakat sebagai warga negara, melainkan juga kewajiban agama bagi para pemeluk islam.

Kiai Wahab adlah kiai yang dikenal ahli diplomatis dan piawai melakukan manuver politik. Suatu hari misalnya, Presiden Soekarno bertanya kepada Kiai Wahab, “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran islam”? Kiai Wahab mejawab, “nasionalisme ditambah bismillah itulah islam. Kalau islam dilaksanakan dengan benar pasti umat islam akan nasionalis,”. Begitulah Kiai Wahab, ulama yang cerdas menerjemahkan ajaran islam dalam kehidupan politik praktis.

Sementara KH Bisri Syansuri adalah kiai yang ahli dalam bidang fiqih yang konsisten. Kalau Kiai wahab dikenal sering menggunakan hukum yang lebih ringan, Kiai Bisri cenderung memilih hukum yang lebih berat. Menurut Kiai Bisri, pada dasarnya manusia itu suka menghindar dari hukum, karena itu lebih baik diterapkan hukum yang lebih berat, sehingga kalau seorang melanggarnya masih bisa ditampung oleh hukum yang lebih ringan. Karena itu, sikap politik Kiai Bisri cenderung keras dan tidak mengenal kompromi. Namun Kiai Bisri juga tidak semata-mata mengedepankan hukum, ia juga menjaga akhlaq politik. Pada Muktamar ke-24 NU di Bandung, Juli 1967 misalnya, Kiai Bisri berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Rais ‘Aam NU mengalahkan Kiai Wahab. Tapi, Kiai Bisri menolak jabatan itu, karena ia menghormati Kiai Wahab, teman dan sekaligus saudara iparnya. Muktamar akhirnya memilih Kiai Wahab, tetapi kepemimpinan secara efektif dijalankan oleh Kiai Bisri.

Itulah keteladanan politik yang dipercontohkan oleh kiai NU. Beberapa partai politik di Indonesia cenderung mengalami degradasi dan gagal membangun sistem internal yang kokoh, dan karena itu gagal pula menjadi unsur penting yang menopang proses stabilitas politik nasional. Hal itu bisa terjadi karena beberapa elite partai tidak mampu mengawinkan ketiga dimensi (teologis, akhlaq dan fiqih) dalam berpolitik, bahkan sebagian lagi mengabaikan ketiga dimensi itu sehingga terseret dalam pusaran konflik yang berkepanjangan. Orientasi politik hanya kekuasaan jangka pendek, aturan main cenderung dilanggar dan kesantunan politik diabaikan. Suatu praktik politik yang bertentangan dengan apa yang sudah dibangun para kiai  di masa lalu.

Tulisan ini diadopsi dari buku “kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia” Tahun 2017 karya A. Muhaimin Iskandar



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment