Sosialisasi UU Pesantren: Ijazah Pesantren Kini Diakui Oleh Negara

By Kontributor 03 Nov 2019, 16:15:26 WIBDunia Islam

Sosialisasi UU Pesantren: Ijazah Pesantren Kini Diakui Oleh Negara

Keterangan Gambar : Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih di tengah-tengah peserta sosialisasi UU Pesantren


matahationline.com - Kehadiran Undang-Undang Pesantren membawa angin segar untuk para santri yang tak lain adalah peserta didik di Pondok Pesantren. angin segar itu adalah pengakuan negara atas ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih dalam acara Sosialisasi UU Pesantren yang digelar oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Malang di gedung Islamic Center Malang, Minggu (3/11/2019).

Penyetaraan pendidikan pesantren dan pendidikan umum salah satu hal yang sangat diharapkan sejak dulu. Karena eksistensi dari pendidikan pensatren selama ini sangat minim mendapatkan perhatian dari negara, termasuk pengakuan dari ijazah yang diberikan persantren kepada santri yang telah tamat pendidikannya. Kesetaraan dan pengakuan terhadap pendidikan pesantren tersebut menurut politisi PKB Jawa Timur itu menjadi ruang bagi santri untuk bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, misal melanjutkan ke perguruan tinggi.

“UU ini menghapus dikotomi pendidikan umum dan pendidikan pesantren, tidak ada lagi perbedaan lulusan pendidikan, semuanya sama,” ungkap politisi asal dapil Malang Raya itu.

Pengakuan kesetaraan tersebut tidak lantas membuat negara atau pemerintah bisa ikut campur perihal dengan kurikulum yang ada di pesantren. UU tersebut juga telah memberikan jaminan bahwa independensi pesantren tetap terjaga. Pemerintah tidak diberikan ruang untuk ikut campur perihal kurikulum pendidikan di setiap pesantren.

Pengembangan pendidikan pesantren bisa lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan adanya kewajiban negara untuk memfasilitasi kebutuhan pondok pesantren, seperti pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pondok pesantren.

Ia kemudian menambahkan bahwa pihaknya, frkasi PKB Jawa Timur saat ini sedang merumuskan naskah akademik untuk membuat Raperda Pesantren. Raperda tersebut sebagai respon dari diterbitkannya UU Pesantren dan untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi pondok pesantren.

“Fraksi kita sedang memproses pembentukan perda pesantren, mengingat di Jatim ada 6 ribu lebih pondok pesantren dan masing-masing mempunyai ciri khas atau kurikulum yang berbeda-beda,” katanya.

Di tengah-tengah sosialisasi itu, ada peserta yang menyampaikan aspirasinya untuk memasukkan madrasah diniyah di dalam perda. Mendengar aspirasi tersebut, Hikmah secara pribadi menampung usulan anggota FKDT. Karena bagi dirinya, madrasah diniyah juga berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. "Sebenarnya sangat strategis untuk diatur juga karena melihat dan peran Madin di masyarakat.Semoga nantinya mendapat dukungan dari banyak pihak lain," pungkasnya.[ct]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment