Tidak Bisa Diimplementasikan, 6 Perda Jatim Belum Miliki Pergub

By Kontributor 02 Nov 2019, 17:10:20 WIBPemerintahan

Tidak Bisa Diimplementasikan, 6 Perda Jatim Belum Miliki Pergub

Keterangan Gambar : Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ahmad Tamim


Surabaya, matahationline.com –  ada 6 produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur yang terkendala tidak bisa diimplementasikan meski sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi lantaran belum diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan hukum tata laksana dari perda itu sendiri.

Enam perda tersebut diantaranya adalah Perda Nomor 8 Tahun 2017 Pemantauan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perda Nomor 8 Tahun 2018 Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Perda Nomor 8 Tahun 2018 Penanggulangan HIV/ AIDS, Perda Nomor 1 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perda Nomor 2 Tahun 2019 Penanaman Modal DPM-PTSP, Perda Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jatim Tahun 2019 – 2039.

Dari 6 perda tersebut 1 diantaranya merupakan perda tahun 2017 yang hingga saat ini 2 tahun lamanya, perda tersebut tidak memiliki pergub. Artinya selama itu perda yang telah ditetapkan itu tidak bisa diimplementasikan.

Lambannya perda untuk mendapat respon dari gubernur tentu harus dicarikan solusi. Karena hadirnya perda pada dasarnya adanya bangunan komitmen untuk menyelesaikan masalah dan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam mengantisipasi perda-perda selanjutnya agar tidak telat dan segera diterbitkan pergub, diperlu penambahan klausul di bagian penutup di perda. Yaitu klausul batasan waktu untuk segera menerbitkan pergub usai perda ditetapkan.

“Misal selambat lambatnya dalam waktu 6 bulan, gubernur wajib untuk menerbitkan tata laksana perda,” ungkap Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Ahmad Tamim. Sebab selama ini tidak batasan waktu dan kewajiban bagi gubernur segera mengeluarkan pergub.

Karena perda pada prinsipnya merupakan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, maka menjadi kewajiban legislatif untuk mengingatkan eksekutif dalam hal ini gubernur segera mengeluarkan pergub untuk perda.

“Terhadap perda yang telah di putus,  maka DPRD harus segera mengingatkan pada gubernur untuk segera di buat tata laksanya,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Tamim itu.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment