Tiga Kebijkan Kemendes Tentang Penggunaan Dana Desa Selama Pandemi Covid-19

By Kontributor 22 Apr 2020, 14:44:16 WIBPemerintahan

Tiga Kebijkan Kemendes Tentang Penggunaan Dana Desa Selama Pandemi Covid-19

Keterangan Gambar : Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat melakukan rapat virtual dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (foto : humas Kemendes PDTT)


Jakarta, Matahationline.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini pihaknya telah menyiapkan tiga kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa dalam penangangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim sapaan akrabnya, saat melakukan rapat virtual dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membahas terkait realisasi anggaran sampai Maret 2020, serta realokasi anggaran tahun 2020 untuk percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19), Rabu (22/4/20).

"Pertama untuk upaya pencegahan, kami mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya)," terang Gus Halim.

Kemudian, kebijakan yang kedua adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program PKTD akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, pengangguran, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Pekerja yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kepada kemampuan atau skill pekerja.

Kendati demikian, upah bagi para pekerja akan diberikan harian dan dalam pelaksanaan PKTD harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak (physical distancing) dan yang lainnya.

"Komponen upah pada PKTD harus lebih tinggi dari komponen bahan karena kalau komponen bahan lebih tinggi artinya keterlibatan masyarakat masih rendah," ujarnya.

Kebijakan yang terakhir ialah Dana Desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ada beberapa kategori masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut. Pertama adalah keluarga miskin non-PKH. Kemudian akan disaring lagi kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

"Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja," ujar Gus Menteri.

Mekanisme pendaftaran keluarga penerima BLT tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan basis pendataan RT dan RW. BLT yang akan diberikan dengan besaran nominal Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total Rp,8 juta per keluarga.

Kemudian, sistem pendataan dilakukan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa. Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment